Senin, 19 Agustus 2019 |
FokusJambi - Opini Warga

UU Jaminan Produk Halal, Jaminan atau Ancaman?

Kamis, 19 Oktober 2017 | 12:37:51 WIB wib Dibaca: 570 Pengunjung
Linda Ariyanti, A.Md

Oleh: Linda Ariyanti, A.Md

Terhitung Rabu (11/10), pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal yang selama ini ditangani Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Ditandai dengan peresmian beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.  Pembentukan BPJPH merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH akan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal. 

Kebijakan pemerintah memindahkan wewenang sertifikasi halal ke tangan Kemenag menuai pro-kontra di masyarakat. Mengingat selama ini MUI-lah yang telah melakukan peran tersebut. Sebagian rakyat menganggap kebijakan ini menggeser peran MUI, sebagian yang lain mendukung karena sudah seharusnya negara memberikan jaminan kehalalan pangan bagi rakyat negeri muslim terbesar ini. Lalu apa peran MUI setelah ini?

Peran MUI

Sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH mendapat mandat untuk menerbitkan sertifikat halal. Diketahui sejak 1989 silam, penerbitan sertifikat halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan proses sertifikasinya oleh LPPOM-MUI.

Meski kewenangan MUI untuk mengeluarkan sertifikat halal telah diambil alih, namun peran MUI dalam proses sertifikasi halal tetap penting. Pertama, mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk. “Jadi sebelum BPJPH mengeluarkan label halal, terlebih dahulu harus mendapatkan fatwa kehalalan dari MUI. Artinya, fatwa halal tetap menjadidomain MUI,” tegas Lukman di Jakarta, Rabu (11/10/2017). Kedua, melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal. “Menjadi kewenangan dan keputusan MUI, apakah sebuah lembaga lolos sebagai Lembaga Pemeriksa Halal atau tidak,” kata Menag. Ketiga, auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal harus dapat persetujuan MUI,” imbuhnya. (Suara-Islam.com)

Swastanisasi Sertifikasi Halal

Masyarakat seolah mendapat angin segar ketika RUU Jaminan Produk Halal disahkan menjadi UU JPH. Karena RUU ini sudah diusulkan sejak 2006 atas inisiatif DPR. Dan sejak saat itu, terus terjadi perbedaan pendapat tentang siapa pemilik kewenangan sesungguhnya, pemerintah atau MUI. Bahkan di tahun 2014 sebagaimana dilansir oleh viva.co.id, menteri agama saat itu (Suryadharma Ali) meyebutkan bahwa pemerintah dan MUI berebut untuk memiliki kewenangan sebagai penentu produk halal. "Siapa yang bisa lakukan pengujian? Kalau pemerintah itu hendaknya pemerintah. Bagi MUI itu MUI.”

Masyarakat yang cerdas, harus jeli menilai kebijakan ini. Dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas Jaminan Produk Halal melalui kementrian agama dengan dibentuknya sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melaksanakan tugas sertifikasi halal, BPJPH membuka kesempatan kepada siapa saja untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Dalam pasal 12 tentang LPH disebutkan bahwa (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Kebijakan ini tak ubahnya melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang wajib menjamin produk halal. Pemerintah hanya berperan sebagai penyelanggara jaminan produk halal, tetapi yang melakukan proses pengujian kehalalan produk adalah auditor dari masing-masing LPH yang sudah dibentuk.

Standarisasi LPH Berbahaya

Selama ini, standarisai produk halal yang dilakukan oleh LPPOM-MUI dinilai begitu ketat. Berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa yang magang disebuah perusahaan makanan, mengajukan proses sertifikasi halal itu sangat rumit. Auditor dari LPPOM-MUI begitu kritis dan tak ada kata negosisasi. Seluruh kelengkapan bahan sebagai syarat mendapatkan sertifikat halal harus ada. Dan label halal suatu produk hanya berlaku selama dua tahun, setelah itu harus diperpanjang.

Jika di awal hanya LPPOM-MUI sebagai pintu satu-satunya yang menentukan kriteria produk halal, maka di tahun 2019 mendatang akan muncul LPH yang siap mengambil alih tugas LPPOM-MUI. Sebagai aditor halal akan sangat berbahaya bagi umat karena kriteria produk halal bisa ditentukan sesuai dengan kemampuan para auditor, bahkan mungkin sesuai kepentingan. Akan sangat mudah bagi sebuah perusahaan mendapatkan produk halal tanpa melalui mekanisme yang benar jika uang sudah berperan.

Lalu bagaimana nasib umat Islam? Umat akan semakin cemas karena pangan tak juga terjamin kehalalannya. Bahkan bisa saja umat tertipu dengan produk halal, padahal belum jelas kehalalannya (syubhat) sebagai akibat dari standar ganda para auditor.  Sungguh, umat membutuhkan sebuah kepastian, bukan permainan kepentingan para pemegang kekuasaan. Jika demikian, maka terbitanya UU JPH bukan menjamin produk halal, justru akan semakin mengancaman umat Islam. Pada akhirnya, umat akan terjerumus pada pangan yang haram. Sungguh kasihan nasib rakyat Indonesia.

Jaminan Produk Halal Islam Kaffah

Kehalalan pangan merupakan hal penting bagi kaum muslim. Bahkan Allah swt mensejajarkannya dengan ketakwaan, sebagaimana firmanNya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (TQS. Al-Maidah:88). Masih banyak ayat Al Quran yang mewajibkan setiap muslim untuk mengonsumsi makanan halal, dan menjauhi yang haram. Ini merupakan konsekuensi aqidah Islam yang menjadikan Allah swt sebagai satu-satunya penentu halal dan haram.

Dibutuhkan keseriusan dari pemerintah agar bisa menjalankan perannya sebagai penanggung jawab produk halal, tak cukup hanya dengan regulasi. Dalam Islam, penerapan sebuah kebijakan dibangun atas tiga asas yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Ketaqwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada hukum syara', (2) Pengawasan dan muhasabah masyarakat, dan (3) Negara yang menerapkan syari'at Islam secara utuh. Negara harus terus memastikan 3 point ini ada di masyarakat agar jaminan produk halal bisa diwujudkan di negeri ini. Wallahu’alam bishshowab []

*Tenaga Pendidik SMK Swasta di Kota Jambi

 

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top