Sabtu, 20 April 2019 |
FokusJambi - Hukum & Kriminal

Terkait Terbakarnya Lokasi Ilegal Driling Dikabupaten Batanghari ini Penjelasan Pertamina

Minggu, 17 Februari 2019 | 14:35:34 WIB wib Dibaca: 100 Pengunjung

FOKUSJAMBI.COM.JAMBI -Dalam Menanggapi Perihal Kembali  terjadinya kebakaran di lokasi Ilegal drilling yang Berada di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari,pada Hari Kemarin,Sabtu (16/02/2019), M. Rizal Rukhaidan selaku Legal dan Relation Manager Pertamina EP Asset 1 Menyebutkan,

Bahwa kejadian  terbakarnya sumur yang berada pada lahan Masyarakat tersebut, Itu adalah  merupakan suatu  akibat dari kegiatan pemboran yang dilakukan tanpa ijin (Ilegal Driling)

Dimana Kegiatan tersebut merupakan, Suatu kegiatan mengeksploitasi Migas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang mana  dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Dimana kegiatan tersebut merupakan,Suatu  perbuatan Pidana delik pidana biasa, bukan delik aduan,Ucap Rizal.

Dimana  Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Migas ini adalah  merupakan hak Ekslusif Sub-Surface, bawah permukaan tanah yang diberikan langsung  oleh Negara kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Jika KKKS ingin melakukan kegiatan Eksplorasi atau Eksploitasi Migas di WKP yang diatas permukaan tanah, Dimana WKP itu, merupakan  lahan dari  Masyarakat,
misalnya  ada berdiri bangunan Rumah, sawah, kebun, dan sebagainya, Pihak  KKKS perlu melakukan terlebih dahulu pembebasan Lokasi ataupun Lahan  kepada masyarakat yang Memilikinya, Lanjut Rizal.

Dan Perlu diketahui juga,  bahwa Kegiatan  Pemboran tanpa Izin yang dilakukan di lahan masyarakat tersebut tidak terdapat kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi oleh pihak Perusahaan,
Sambung Rizal.

Sehubungan dengan terus maraknya aktifitas dari kegiatan Pemboran tanpa Izin tersebut, kami akan terus mendorong Pemprov Jambi untuk dapat Segera  mengaktifkan kembali tim terpadu yang telah dibentuk oleh Gubernur Jambi, Dan kami juga Akan turut  mendorong peran serta dari Pihak  Pemerintah Pusat, dalam Hal ini, Pihak Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral(ESDM) agar permasalahan ilegal driling ini dapat Segera Tuntas dengan  cara Efektif dan Efisien.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, pada sepanjang Tahun 2017 hingga saat ini, Pihak Pertamina EP yang Merupakan  bagian dari Tim Terpadu telah melakukan kegiatan penutupan, Sebanyak 49 Sumur Ilegal  dimana Kontribusi Pertamina EP dlm kegiatan tersebut adalah dalam hal teknis penutupan sumur-sumur Ilegal tersebut, Tegas Rizal.

"Tidak hanya berkontribusi dalam hal teknis penutupan sumur, bahkan PEP juga telah menyalurkan program CSR di sekitar wilayah tersebut. sebagai salah satu upaya PEP untuk terus bersinergi dengan Pihak Masyarakat sekitar, Tutup Rizal(Man)

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top