Senin, 23 September 2019 |
FokusJambi - Ekonomi & Bisnis

Target Pemerintah Jokowi: RI Produksi Ikan 17,9 Juta Ton, Naik 23% Tahun ini, pemerintah

Kamis, 29 Januari 2015 | 13:50:35 WIB wib Dibaca: 498 Pengunjung
(dok: google)

Laporan Fokusjambi.com

FOKUSJAMBI.COM, JAKARTA - Pimpinan Joko Widodo (Jokowi) menargetkan produksi perikanan budidaya mencapai 17,9 juta ton. Angka ini naik 23% dibandingkan tahun lalu 14,5 juta ton.

Demikian hasil rapat koordinasi sejumlah kementerian dan TNI, yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo.

"Hari ini ada rakor pengembangan perikanan budidaya di Indonesia, sebagai tindak lanjut rapat terbatas, dan hasil juga rapat kerja di DPR. Kita dapat laporan, target produksi perikanan budidaya sebanyak 31,3 juta ton di 2019," kata Indroyono usai rapat koordinasi perikanan budidaya di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Perikanan budidaya dibagi ke dalam produksi rumput laut dan ikan. Target produksi rumput laut di 2019 mencapai 22,17 juta ton, sedangkan ikan mencapai 9,15 juta ton. Produk ikan budidaya sendiri dibagi ke dalam jenis budidaya ikan air tawar dan air laut.

"Ikan laut yakni udang, kerapu, kakap merah, dan ikan hias. Sedangkan ikan air tawar difokuskan untuk ikan nila, ikan patin, dan lele," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Indroyono, tidak menampik adanya kendala untuk menggenjot produksi perikanan budidaya. Untuk produksi budidaya ikan, Indonesia masih tergantung pakan ikan impor. "Masalah pakan, benih, kemudian hadapi virus," jelasnya.

Untuk pakan ikan, pemerintah sedang mencari cara agar komponen lokal lebih diperbanyak. Selain itu, ada masalah di bidang pembagian wilayah atau zonasi budidaya. Indroyono menyebut zonasi budidaya perikanan baru terbentuk di Jawa saja.

Pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah yang dibantu Badan Geospasial, untuk membentuk zonasi perikanan yang cocok untuk budidaya.

"Karena budidaya kaitan dengan daerah. Dia ada Amdal dan wilayah pesisir. Pemda buat zonasi daerah. Saya baru tahu 4 provinsi dan beberapa kabupaten di Jawa yang punya zonasi. Lahan kan harus ada zonasi," ujarnya.

Menko Maritim juga membentuk satuan tugas lintas kementerian dan institusi untuk mendorong percepatan produksi perikanan budidaya.

"Segera dibentuk satgas tim antar kementerian. Kita akan ajak stakeholder. KKP, BPPT, Badan Geospasial, Kementerian Kehutanan dan LH, Kemendag, Kementan, Kemendagri, TNI. Ini dukung ketahanan pangan. TNI AD dukung masyarakat budidaya lele. Kita buat satgas dan akan lapor dalam waktu sebulan," jelasnya. (dtk)

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top