Minggu, 18 Agustus 2019 |
FokusJambi - Peristiwa & Umum

RATUSAN PETANI JAMBI BERORASI DIDEPAN DPRD PROVINSI JAMBI

Senin, 24 September 2018 | 12:38:59 WIB wib Dibaca: 118 Pengunjung

FOKUSJAMBI.COM, JAMBI - Ratusan orang perwakilan dari para petani yang tergabung dari berbagai organisasi Petani, Mahasiswa, kelompok seni, dan para petani dari 30 desa di 5 kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yakni antara lain perwakilan para petani dari Kabupaten Batanghari, kabupaten Tebo Muarojambi, Tanjungjabung Timur, serta dari Tanjung jabung Barat,  yang tergabung dalam “Aliansi Petani Jambi Berdaulat”, menyambut Hari Tani Nasional (HTN) tahun ini dengan aksi masa. Aksi yang melibatkan Ratusan peserta ini, dan terpusat di Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, pada hari ini Senin (24/09/2018).

Pada saat dalam orasinya para petani ini turut mengatakan terhitung 58 tahun yang silam, pada saat masa pemerintahan Soekarno menetapkan tanggal 24 September sebagai peringatan Hari Tani Nasional. Pilihan bulan dan tanggal itu disesuaikan dengan momentum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, sebuah Undang-undang yang mengusung semangat tanah untuk rakyat, sekaligus diproyeksikan untuk menghapuskan sistem agraria kolonial.

Dan Pada saat era rezim Orde Baru, UUPA hanya tinggal kebijakan secara tekstual, semangat tanah untuk rakyat kemudian berubah menjadi tanah untuk investor, melalui kebijakan-kebijakan izin konsesi yang dikeluarkan.

Hingga kini, hampir semua kaum tani di Indonesia memiliki nasib yang sama, perampasan tanah untuk kepentingan investasi yang telah difasilitasi oleh Negara melalui skema-skema perizininan industri  yang sangat  meluas. Situasi ini kemudian tidak hanya berdampak hilangnya akses tanah bagi para petani, tetapi juga telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik serta rusaknya kesatuan ekosistem akibat praktek-praktek industri ini 

Yang mana Dalam data sensus pertanian Indonesia di tahun 2013, menunjukan rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 26,13 Juta, yang berarti telah terjadi penurunan sebesar 5 juta rumah tangga pertanian, dibandingkan dengan hasil sensus pertanian pada saat  tahun 2003 yang silam.

Dan Di Jambi ini  sendiri, penguasaan tanah oleh kelompok industri diwujudkan dengan merebaknya izin-izin konsesi industri, baik industry perkebunan kelapa sawit, Industri pertambangan, maupun Hutan tanaman industry (HTI)  Dimana 884 ribu hektar lebih lahan di Jambi sudah menjadi izin HTI (Hutan Tanaman Industri), untuk perkebunan sawit mencapai 1.2 juta hektar, dan izin untuk  pertambangan seluas 735 ribu hektar lebih, Jelas  Abdullah, Korlap  aksi, 

Ketimpangan penguasaan sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi yang dilakukan  oleh kelompok industri pada saat ini  selain menyebabkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan akibat efek sampingnya, secara bersamaan situasi harga-harga komoditi pertanian rakyat juga semakin turun. Sehingga hal tersebut semakin menambah daftar penderitaan petani semakin tinggi.

“Namun secara spesifik, aksi masa dalam momentum peringatan  hari tani di tahun 2018 ini menuntut agar secepatnya Pemerintah Provinsi Jambi membentuk POKJA yang langsung diketuai oleh Gubernur Jambi serta melibatkan Serikat Tani,NGO,
Mahasiswa dan Petani dalam rangka percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di jambi (khusus dilokasi-lokasi yang terjadi konflik), ujar Irmansyah, koordinator umum aksi.

Yang mana Tuntutan tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk medesak Pemerintah Provinsi Jambi segera melaksanakan agenda penyelesaian konflik agraria, pemulihan harga-harga jual komoditi petani dan pemulihan kembali lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi yang dilakukan oleh  industri ekstraktif di Provinsi Jambi ini.(Man)

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top