Senin, 22 Juli 2019 |
FokusJambi - Opini Warga

PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK

Selasa, 25 Oktober 2016 | 10:49:02 WIB wib Dibaca: 19175 Pengunjung

Oleh : Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP

Dosen STITAD Jambi

FOKUSJAMBI.COM, JAMBI - Salah satu virus penyakit atau patologi korupsi dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan public adalah tumbuh suburnya aktivitas percaloan dimana fenomena ini telah memberikan gambaran bahwa hampir  tidak ada unit kerja terutama bagi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia yang bebas dari percaloan. Praktek percaloan di Indonesia terutama di lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan aktivitas pelayanan langsung kepada masyarakat. sebagai contoh misalnya pengurusan SIM, KTP, Tiket Kereta Api, Kapal Laut, Tiket Pesawat, Makelar Kasus bahkan sampai kepada percaloan pelayanan untuk memperoleh keadilan. Virus patologi korupsi  lainnya adalah pungutan liar, penyuapan dan lain-lain. Pengurusan sesuatu kebutuhan dengan melalui percaloan akan memungkinkan melahirkan suatu kesepakatan yang bertentangan dengan nilai etika, moralitas, rasionalitas, keimanan dan bahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud kesepakatan itu mungkin bisa berbentuk penyuapan dan pungutan liar. Penyuapan adalah suatu bentuk sogokan untuk mempermudah, pembebasan, keringanan dan lain sebagainya. Sedangkan pungutan liar adalah suatu bentuk penerimaan yang tidak ada landasan aturan yang jelas dan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia selalu berusaha meningkatkan faktor-faktor yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan atas dirinya sendiri, walaupun faktor-faktor tersebut sangat sulit memperolehnya dengan jalan yang jujur dan benar. Dalam kondisi seperti itu akan terjadi pertentangan antara keinginan atau kebutuhan dengan faktor-faktor pemenuhan kepuasan kehidupan itu sendiri atau dengan kata lain terjadi pertentangan (konflik) antara kebutuhan batin dengan kebutuhan fisik. Pada keadaan yang lebih makro, konflik bukan saja bisa terjadi antara perasaan dan kebutuhan manusia tetapi dapat terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, karena perebutan faktor pemuas kehidupan yang sangat terbatas dan memperolehnya memerlukan teknik dan metode tertentu, baik sesuai norma-norma maupun yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku pada mereka.

Pungutan liar atau pungli adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Meski demikian, praktek pungli jamak terjadi di dalam birokrasi di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan supervise dikalangan instansi pemerintahan. Meski sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah di bentuk, budaya pungli dikalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas pelayanan public kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungutan liar.

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan diri member uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi. Budaya memberi masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feudal masyarakat terbiasa member upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

Tertangkapnya oknum PNS Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Laut dalam operasi tangkap tangan (OTT) Mabes Polri dan Polda Metro Jaya terkait pungutan liar yang juga di hadiri Presiden Jokowi patut diberi apresiasi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi penyakit-penyakit oknum aparat yang dapat merugikan masyarakat. Menindak lanjuti laporan masyarakat dan keluhan supir truck pengangkut komoditas, Walikota Jambi Sy Fasha langsung turun ke lokasi untuk tangkap tangan para terduga petugas Dinas Perhubungan Kota Jambi. Alhasil, Walikota Jambi ini pun berhasil tangkap tangan petugas Dishub yang melakukan pungli. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa celah untuk melakukan pungli itu terbuka lebar dan hidup di dalam masyarakat. Pimpinan instansi terkait yang menyangkut segala persoalan perizinan dan administrasi mustahil tidak mengetahui. Pada hakikatnya, pungutan liar bukanlah kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena adanya hubungan, misalnya antara aparat pemerintah dengan pengusaha. Oleh karena interaksi itulah , maka kemungkinan pungutan liar itu terjadi. Ironisnya, keluhan serupa juga dirasakan oleh para PNS yang nota bene adalah sejawat atau sesame aparat birokrasi pada saat menyelesaikan urusan kepegawaian, seperti usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul jabatan structural dan fungsional, cuti, bantuan kesejahteraan dan sejenisnya. Keluhan itu seringkali dikaitkan dengan adanya budaya amplop yang harus disediakan jika mereka berurusan di BKD, BKN atau instansi terkait lainnya.

Di era Otonomi Daerah, adakalanya dengan dalih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mengeluarkan banyak Perda retribusi. Akan tetapi, banyaknya retribusi yang berlebihan justru bersifat counter productif karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi, menimbulkan ketidak nyamanan public, mulai dari rasa memberatkan sampai munculnya kecurigaan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pungutan liar dengan cara yang legal. Meski pemerintah daerah melegalkan, mungkin saja Perda restribusi itu bertentangan dengan produk hukum nasional seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri. Dengan adanya fenomena pungutan liar yang semakin menggurita ini, pemerintah bergerak cepat dalam memberantas pungutan liar. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim ini tidak hanya dilakukan diluar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegak hukum itu sendiri dan juga akan menyasar pungli yang dilakukan oleh calo, preman dan organisasi kemasyarakatan. Selain melakukan tindakan, Tim Saber Pungli juga akan mengkaji apakah ada aturan yang mendukung terjadinya pungli. Tim ini juga akan menyisir regulasi yang dobel, tumpang tindih, regulasi yang tidak efektif dan merugikan masyarakat. Tim Saber Pungli dalam operasinya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dipastikan akan bahu membahu dalam mengawal pemberantasan pungli, baik itu di pusat maupun daerah. Disamping itu perlu kerjasama dengan masyarakat untuk aktif dalam mendukung pemberantasan pungli baik itu berupa laporan, masukan atau terlibat langsung dalam mencari tempat-tempat terjadinya pungli. Semoga dengan adanya Tim Saber Pungli dan pelibatan masyarakat yang aktif, reformasi birokrasi  yang beretika dan bermoral dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan public yang praktis, mudah dan tidak ada peluang pungli lagi.

 

 

 

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top