Minggu, 18 Agustus 2019 |
FokusJambi - Opini Warga

MENGHARGAI PENGORBANAN GURU

Rabu, 21 Februari 2018 | 10:37:16 WIB wib Dibaca: 489 Pengunjung
Inna Indigo Hakim

Oleh : Inna Indigo Hakim, S.Pd

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa sekitar 19.317 guru honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang potensial akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mereka adalah guru professional yang bersertifikasi. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menangah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Renny Yunus di Jakarta (13/02/2018). Kabar ini tentu  menjadi berita segar bagi guru di seluruh Indonesia dan berharap akan segera diangkat menjadi PNS. Mengingat jumlah guru honorer di seluruh Indonesia jumlah sangat banyak. Menurut data GTK Kemendikbud tahun 2017 tercatat lebih kurang ada 252 ribu guru honorer berijazah S1 dan berusia di bawah 33 tahun (jawapos.com 20/11/2017). Tentunya semua guru honorer berharap akanada pengangkatan menjadi PNS atau penyetaraan tunjangan profesi guru, karena selayaknya tugas profesi guru honorer dan PNS memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pendidikan. Sehingga mereka layak memiliki kesetaraan Hak mereka.

Antara Hak dan Kewajiban

Profesi guru merupakan bagian terpenting dari aspek pendidikan, yang menjadi subjek (pelaku) dalam proses mendidikan dan siswa yang menjadi objek pendidikan. Maka peran dan tanggung jawabnya sangat berpengaruh dalam proses membentuk generasi berkualitas bagi sebuah bangsa. Termasuk Indonesia merupakan bangsa yang besar, tentu harus menyadari pentingnya melahirkan generasi cemerlang, untuk itu disinilah dibutuhkan peran guru dan didukung oleh sistem penddikan yang berkualitas. Kualitas SDM masyarakat juga ditunjang dari bagaimana proses pendidikannya. Maka seorang guru harus paham betul peran tersebut dan bertanggung jawab membentuk generasi berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu Pendidikan merupakan sektor penting membangun peradaban.Namun, jika kita melihat dan membandingkan antara bagaimana kewajiban dan hak kebutuhan profesi guru ternyata tidak sebanding. Tunjangan dan gaji guru honorer tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawabnya dan jauh di bawah upah minimum. Pemenuhan Hak Guru akan sangat menunjang bagaimana kinerjanya, apabila hak-haknya belum terpenuhi tentu akan mengganggu kinerjanya. Tentu pemerintah harus memahami betul hal ini agar kinerja guru meningkat dan berkualitas. Berbicara peran guru juga tak lepas dari bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan. Melihat bagaimana corak sistem pendidikan yang diterapkan saat ini di Indonesia, ternyata memposisikan pendidikan bukan sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Negara melainkan sebagai komoditi ekonomi, sehingga tidak semua rakyat dapat menikmati pendidikan yang berkuaitas. Karena peran Negara tereduksi dengan peran swasta, membuat orientasi pendidikan pada keuntungan materi, sehingga kualitas SDM yang dihasilkan juga harus sesuai dengan permintaan pasar. Akhirnya kualitas SDM yang dihasilkan adalah kualitas pekerja bukan kualitas pemimpin.

Dan melihat peristiwa yang terjadi dalam dunia pendidikan belakangan ini, tentu membuat kita amat miris. Belum lama kita dihebohkan dengan pemukulan siswa terhadap guru menyebabkan guru tersebut meninggal dunia. Seorang orang tua siswa yang menyerang guru dikarnakan guru tersebut menegur siswanya yang melanggar aturan, seorang guru yang mencabuli anak didiknya, guru yang dipenjara akibat mencubit siswanya karna melanggar aturan dan sederet peristiwa lain yang serupa. Sederet fakta tersebut menandakan ada permasalahan yang sistemik dalam dunia pendidikan dan perlu penyelesaian masalah.

Sistem Pendidikan Islam Menghargai dan Memuliakan Ulama (Guru)

Berbeda dengan kapitalisme, dalam Islam seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji guru dan dosen, sarana prasarana pembelajaran, infrastruktur, sepenuhnya tanggung jawab Negara dan pendidikan disediakan secara terjangkau bahkan gratis, sehingga semua dapat mengenyam pendidikan setinggi yang dia mampu. Sesuai dengan tuntunan Islam, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban sampai akhir hayat. Negara berkewajiban menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan. Berbeda dengan kebutuhan pokok individu, yaitu sandang, pangan dan papan dijamin secara tak langsung agar bias tercukupi sebagai hak rakyat atas Negara (Abdurahman Al-Maliki, 1963). Dalilnya As-Sunnah dan Ijma’ sahabat, “Imam adalah bagaikan penggembala dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu” (HR.Muslim).

Rasullulah SAW telah mencontohkan pentingnya posisi guru dalam Negara. Setelah perang badar, sebagian tawanan yang tidak sanggup menebus pembebasannya, diharuskan mengajarkan baca tulis kepada sepuluh anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya (Al-Mubarakfuri, 2005;Karim,2001). Ijma’ Sahabat juga telah terwujud dalam hal wajibnya negara menjamin pembiayaan pendidikan. Khalifah Umar dan Utsman memberikan gaji kepada para guru, muadzin, dan imam sholat jamaah. Khalifah Umar menetepkan gaji bagi setiap pengajar sebanyak 15 dinar setiap bulan, 1 dinar setara dengan Rp Rp 2.258.000,-. Artinya, pada masa khalifah Umar, gaji guru mencapai Rp 33.870.000,-.memberikan gaji tersebut dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal darijizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara) (Rahman, 1995; Azmi, 2002; Muhammad, 2002). Dan pembiayaan diperoleh dalam pengelolaan harta kepemilikan umum berupa SDA Negara yang dimiliki dan dikelola Negara untuk rakyat. Dengan dalil “Manusia berserkat dalam tiga hal, padang rumput, air dan api (sumber energi)” (HR. Ahmad). Oleh karena itu, maka Negara melarang swastwa apalagi asing mengelola SDA karena SDA milik bersama dan Negara yang bertanggung jawab mengelolanya sehingga terjamin seluruh kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, mewujudkan pendidikan gratis akan mudah dilakukan Negara ketika menerapkan Islam secara Kaffah, termasuk terjaminnya kesejahteraan semua guru dan tak ada pembedaan kelas guru honorer dan PNS dalam Islam karna semua mendapatkan Hak yang sama selama kewajibannya sama.

Wallahu’aam bishowab.

“Tenaga Pengajar

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top