Senin, 22 Januari 2018 |
FokusJambi - Hukum & Kriminal

Menanti Ujung Ketukan Palu Angket DPRD DKI

Senin, 02 Maret 2015 | 15:46:33 WIB wib Dibaca: 1492 Pengunjung
(dok: google)

Laporan Fokusjambi.com

FOKUSJAMBI.COM, JAKARTA - Pada hari Kamis, 26 Februari 2015, Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta menyepakati penggunaan hak angket terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 322 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 106 Ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemda yang menyebutkan bahwa "Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan undang-undang".

Tim angket tersebut diwakili oleh tiga orang dari setiap fraksi di DPRD DKI Jakarta. Mereka akan melakukan investigasi pertama dengan cara memanggil Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) selaku penyusun APBD yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membacakan alasan pengajuan hak angket dalam rapat paripurna yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu.

"Mencermati ketentuan yang berlaku serta perhatian dinamika yang berkembang terkait dengan pengesahan APBD Provinsi DKI 2015 oleh Kemendagri, dewan memandang perlu melangsungkan hak DPRD tersebut untuk mencari kesimpulan agar kami maupun Gubernur dapat melaksanakan amanat konstitusi ini secara benar dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan sehingga tidak ada kesan bermain dengan aturan sendiri," kata Prasetyo.

Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta satu suara mendukung penggunaan hak angket, termasuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya menolak.

Dalam rapat paripurna tersebut, setiap fraksi mengungkapkan terdapat dua alasan penggunaan hak angket, yakni pelanggaran peraturan RAPBD dan etika perilaku kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta.

Identifikasi Masalah Awal mula penggunaan hak angket ini mengemuka selepas Ahok dan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersitegang terkait dengan Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun 2015 sebesar Rp73,08 triliun yang telah disepakati dan disahkan pada tanggal 27 Januari 2015.

Pada tanggal 2 Februari draf Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun 2015 dikirim Pemprov Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, sepekan kemudian, dokumen tersebut dikembalikan Kemendagri lantaran dinilai kurang memenuhi syarat teknis perihal perincian nomenklatur.

Kalangan dewan mensinyalir draf RAPBD yang dikirim tersebut ilegal karena bukan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif yang disahkan pada tanggal 27 Januari 2015. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik.

"Penyebab ilegal karena RAPBD itu seharusnya sama dengan yang dibacakan diparipurna, itu intinya. Sekarang RAPBD yang dikirim Pemprov DKI Jakarta kemarin ke Kemendagri, itu yang belum dibahas, makanya dikembalikan karena tidak memiliki kekuatan legalitas dengan belum ada tandatangan para pimpinan dewan," kata Taufik, Rabu (11/2).

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Selain itu, Basuki juga dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Di samping itu, berpotensi melanggar Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

Selain dipandang melakukan pelanggaran dalam tata cara penyampaian RAPBD DKI, DPRD juga mempermasalahkan gaya kepemimpinan Basuki yang dianggap tidak beretika. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Demokrat dan Amanat Nasional (PD-PAN) Ahmad Nawawi dalam rapat paripurna pengesahan hak angket.

"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan saudara Jubir pengaju hak angket (Fahmi Zulfikar), di samping itu sikap arogansi, angkuh, sombong, dan tidak mengenal sopan santun yang ditunjukan Gubernur di hadapan publik, selalu melecehkan anggota legislatif," ucap Nawawi saat membacakan pandangan fraksinya di Gedung DPRD.

Sementara itu, Basuki menyatakan siap dipecat jika terbukti dirinya melanggar undang-undang dalam penyusunan RAPBD Jakarta yang berkembang jadi polemik tersebut.

"Kalau saya melanggar undang-undang, ya, sudah, kan ada hak angket, tinggal laporin ke MA, ya, dipecat kan. Saya sudah bilang siap dipecat," kata Basuki.

Basuki juga mempertanyakan apa yang dilanggar karena menurut dirinya dia hanya menyelamatkan uang negara di Ibu Kota. Dia juga mengatakan bahwa draf RAPBD hasil penghitungan sistem e-budgetting yang dilaporkan oleh Pemprov DKI ke Kemendagri tersebut dilakukannya karena ada indikasi "mark up" triliunan rupiah pada draf yang disepakati dalam paripurna pada tanggal 27 Januari 2015.

"Kan mereka udah ketok palu dalam paripurna. Kalau soal tanda tangan, saya sudah lapor sama Mendagri kalau saya kasih cetak yang dengan tanda tangan, mereka melakukan tipu lagi, nambah Rp12,1 triliun," katanya.

Basuki menyatakan dirinya menemukan "anggaran siluman" ada dalam pengadaan perangkat UPS dan CCTV dengan anggaran masing-masing Rp6 miliar per sekolah.

Ia meyakini hak angket yang digulirkan DPRD buah dari macetnya tender fiktif itu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI sudah dikunci dengan sistem e-budgeting, tidak bisa ditambah atau dikurangi.

Efek Polemik Dengan mandegnya proses pembahasan dan pengesahan RAPBD DKI Jakarta beberapa pihak memandang hal tersebut akan mengganggu pelayanan publik di ibu kota.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik Anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa semua program yang diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terancam batal untuk dilaksanakan karena tidak kunjung rampungnya permasalahan APBD tahun 2015.

"Semua program yang dilontarkan gubernur terancam gagal karena belum adanya titik temu dalam pembahasan APBD antara pemprov dan DPRD," kata Uchok yang menjabat sebagai Direktur Centre for Budget Analysis (CBA).

Program-program yang terancam gagal tersebut, seperti penanggulangan banjir, dana sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP), bahkan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Uchok mengatakan bahwa program-program tersebut gagal karena kurangnya anggaran untuk merealisasikannya.

Polemik RAPBD antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta tersebut sampai menarik perhatian Kementerian Dalam Negeri hingga menyerukan persamaan persepsi antara kedua belah pihak yang berseteru.

"Masalah APBD yang berlarut di Jakarta ini kuncinya tinggal pemprov dan DPRD duduk bersama dan menyamakan persepsi dalam isi atau muatan substansi RAPBD itu," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek.

Donny juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta untuk sementara hanya bisa mencairkan anggaran yang bersifat wajib akibat pembahasan APBD 2015 yang belum rampung.

Ia menyebutkan jenis belanja wajib dan mengikat yang dimungkinkan dilakukan Pemprov DKI, yakni gaji pegawai daerah, biaya untuk air, listrik, gas, dan lainnya bagi pelayanan publik.

"Selain itu, tidak diizinkan mempergunakan anggaran. Jadi, program dan kegiatan tidak akan tersedia anggarannya," kata Donny.

Selain itu, Sekretaris Umum Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWIR) Yaya Suryadarma juga menyoroti permasalahan polemik APBD DKI ini dari sisi lainnya, yaitu media. Menurut dia, pemberitaan di media massa yang ada kini jangan menghilangkan prinsip keberimbangan dan yang lebih parah melupakan isu lainnya.

Ia mencontohkan harga elpiji yang naik lagi Rp5.000,00 setiap tabung, penaikan BBM Rp200 per liter, dan melambungnya harga beras karena sulit didapatkan, serta tarif dasar KRL yang diubah jadi setiap kilometer.

"Belum lagi penandatanganan ulang MoU Freeport dan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sedikit terekspos serta kelangsungan kasus tertukarnya obat anestesi yang memakan korban jiwa. Coba mana berita tentang isu itu sekarang? Seakan habis tergerus oleh isu semacam ini," katanya.

Ia mengharapkan sikap media jangan terlalu berlebihan dalam pemberitaannya sehingga "menomorduakan" isu yang tidak kalah penting lainnya.

"Media harus bisa berdiri di tengah dalam kasus ini, bahkan dalam semua isu. Yang paling penting jangan meninggalkan kaidah kontinuitas atas isu-isu lainnya," ujar Yaya.

Masyarakat sangat menantikan akhir dari "ketukan palu" angket tersebut apakah berujung pemakzulan terhadap Gubernur Basuki atau malah DPRD yang menelan ludah sendiri. Namun, yang terpenting dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Ibu Kota yang berjalan tanpa gangguan. (Ant)

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top