Senin, 22 Juli 2019 |
FokusJambi - Opini Warga

MAL ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

Rabu, 17 Agustus 2016 | 11:09:15 WIB wib Dibaca: 11822 Pengunjung

 

Oleh : Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP (Dosen STIT AD Jambi)

 Di negara manapun birokrasi memiliki peranan penting dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan suatu negara. Birokrasi  tidak hanya menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan tetapi juga melaksanakan keputusan politik pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintah, mal administrasi tidak hanya diartikan sekedar penyimpangan terhadap hal tulis menulis, tata buku, procedural dan sebagainya. Namun mal administrasi diartikan lebih luas dan mencakup pada penyimpangan yang terjadi terhadap fungsi-fungsi pelayanan publik atau pelayanan pemerintah yang dilakukan oleh setiap pejabat pemerintahan.

Dengan kata lain, tindakan mal administrasi pejabat pemerintah dapat merupakan perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal administrasi atau tata usaha belaka. Istilah mal administrasi diambil dari bahas inggris “maladministration” yang diartikan tata usaha buruk atau pemerintahan buruk. Pengertian mal administrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar, termasuk penundaan pemberian pelayanan, tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang yang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta, tidak masuk akal atau berdasarkan tindakan yang tidak beralasan (unreasonable), tidak adil (unjust), menekan (oppressive), imporer dan diskriminatif.

Dalam hukum administrasi negara, administrasi adalah aparatur penyelenggara dan aktivitas- aktivitas penyelenggaraan dari kebijakan-kebijakan, tugas-tugas, kehendak-kehendak dan tujuan-tujuan pemerintah atau negara. Dalam hukum positif Indonesia ada 9 kriteria yang menjadi kategori mal administrasi: 1) Perilaku dan perbuatan melawan hukum; 2) Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang;  3) Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut;  4) Kelalaian;  5) Pengabaian kewajiban hukum; 6)  Dalam penyelenggaraan pelayanan public;  7) Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah;  8)  Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial; 9) Bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Termasuk bentuk tindakan mal administrasi adalah tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah dikarenakan adanya: 1)  Miss Conduct yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor;  2.) Deceitful Practice yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya untuk kepentingan birokrat; 3) Korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk didalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara;  4)  Defective Policy Implementation yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi. Keputusan-keputusan atau komitmen-komitmen politik hanya berhenti  sampai pembahasan undang-undang atau pengesahan undang-undang, tetapi tidak sampai ditindak lanjuti menjadi kenyataan;  5) Beureaupathologis adalah penyakit-penyakit birokrasi ini antara lain:  a) Indecision yaitu tidak adanya keputusan yang jelas atas suatu kasus. Jadi suatu kasus yang pernah terjadi dibiarkan setengah jalan atau dibiarkan mengambang, tanpa ada keputusan akhir yang jelas. Biasanya kasus-kasus seperti bila menyangkut sejumlah pejabat tinggi. Banyak dalam praktik muncul kasus-kasus yang di peti es kan;  b) Red Tape yaitu penyakit birokrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, meski sebenarnya bisa diselesaikan secara singkat;  c) Cicumloution yaitu penyakit para birokrat yang terbiasa menggunakan kata-kata terlalu banyak. Kadang-kadang banyak kata-kata controversial anta relit yang sifatnya membingungkan masyarakat; d) Regidity yaitu penyakit birokrasi yang sifatnya kaku. Penyakit ini nampak dalam pelayanan birokrasi yang kaku, tidak fleksibel tanpa melihat kasus perkasus; e) Psycophancy yaitu kecenderungan penyakit birokrat untuk menjilat pada atasannya. Kecenderungan birokrat melayani individu atasannya bukan melayani public dan hati nurani. Gejala ini bisa dikatakan loyalitas pada individu bukan loyalitas pada public;  f) Over Staffing gejala penyakit birokrasi dalam bentuk pembengkakan staff, terlalu banyak staff sehingga mengurangi efisiensi;  g) Paperasserie adalah kecenderungan birokrasi menggunakan banyak kertas, banyak formulir-formulir, banyak laporan-laporan tetapi tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya;  h) Defective Accounting atau pemeriksaan keuangan yang cacat, artinya pelaporan keuangan tidak sebagaimana mestinya. Salah satu bentuk yang sering terjadi   dalam keuangan adalah mark up proyek keuangan.

Ada pendapat lain mengenai jenis-jenis mal administrasi yang dilakukan oleh birokrat. Menurut Nigro & Nigro ada delapan jenis mal administrasi: 1) Ketidak jujuran (dishonesty);  2)  Perilaku yang buruk (unethical behavior);  Mengabaikan hukum (disregard if law);  4)  Favoritisme dalam menafsirkan hukum; 5) Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai; 6) Inefisiensi bruto (gross inefficiency); 7) Menutup-nutupi kesalahan;  8) Gagal menunjukkan inisiatif.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan akibat hukum dari mal administrasi adalah dengan cara menegakkan aturan sebagaimana yang secara tegas telah dibuat. Sedangkan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan tentu menegakkan kode etik dan atau sumpah jabatan yang di ucapkan ketika pegawai tersebut akan memangku jabatan. Terhadap oknum pejabat public yang terbukti bersalah melakukan tindakan mal administrasi dikenakan tindakan disiplin dan atau sanksi administrasi (hukuman disiplin), bahkan mungkin diajukan ke Pengadilan yang berwenang, apabila tindakan mal administrasi tersebut mengandung aspek yuridis.        

Salah satu contoh kasus mal administrasi adalah soal kewarganegaraan (mantan) Menteri ESDM Arcandra Tahar. Saat dilantik pada Rabu (27/7/2016). Arcandra sudah memegang paspor Amerika setelah melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 dengan mengucapkan sumpah setia kepada Amerika Serikat. Tercatat , sejak Maret 2012, Arcandra melakukan empat kunjungan  ke Indonesia dengan menggunakan paspor Amerika Serikat. Selain berstatus WNI tercatat juga sebagai warga negara Amerika Serikat. Persoalan tak usai hanya dengan memberhentikan Arcandra dari jabatannya. Tapi persoalan masalah integritas pemerintahan pun muncul. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra langsung berkomentar pedas dengan menyebut Presiden Joko Widodo asal pilih menteri tanpa melihat track record yang jelas. Direkrutnya Arcandra yang memiliki dwikewarganegaraan sebagai menteri ESDM dianggap hal memalukan. Yusril memandang aneh ketika para menteri pembantu presiden memberikan penjelasan bertele-tele mengenai status kewarganegaraan Archandra Tahar. Tak kurang anehnya adalah penjelasan Menkumham yang seolah-olah tidak mengerti hukum kewarganegaraan RI. Arcandra dinilai melanggar UU No 6/2011 tentang Keimigrasian, UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan serta UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara karena dinilai melawan hukum dan membohongi Presiden dan rakyat Indonesia. Archandra melakukan public lie (kebohongan publik) menurut Prof Tjipta Lesmana seorang pakar komunikasi, dengan mengatakan bahwa dia merupakan warga negara Indonesia dengan wajah minangnya. Selanjutnya Prof Tjipta memandang pada sisi siapa yang telah membawa atau menawarkan posisi menteri kepada Archandra, sehingga  Presiden Jokowi kecolongan. Sehingga reputasi Presiden di pertaruhkan dan kinerja BIN pun dipertanyakan.(*)

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top