Minggu, 25 Agustus 2019 |
FokusJambi - Daerah

LKBH KORPRI BERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PNS

Kamis, 25 Agustus 2016 | 23:31:34 WIB wib Dibaca: 759 Pengunjung

FOKUSJAMBI.COM, JAMBI - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H.Ridham Priskap, SH,MH,MM menyatakan bahwa LKBH KORPRI memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum bagi PNS. Pernyataan ini disampaikan pada Sosialisasi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KORPRI Jambi, Kamis (25/8) bertempat di hotel Novita.  Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang anggota KORPRI di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi. Hadir sebagai narasumber Kabag Hukum Sekjen DP KORPRI Sujarwo,SH, Ketua LKBH KORPRI Provinsi Jambi Drs.H. Jaelani, SH.M.

Lebih lanjut dalam pemaparannya Sekda menyatakan bahwa selain memberikan bantuan hukum terkait tugas birokrasi, LKBH Korpri dapat memberikan layanan gratis bagi anggota Korpri yang memberikan layanan gratis bagi anggota Korpri yang memerlukan bantuan dan konsultasi hukum. “Berbagai persoalan hukum terkait tugas birokrasi, perkawinan, waris, hibah dan lain sebagainya dapat memberikan layanan oleh LKBH Korpri, namum bantuan hukum tidak diberikan kepada mereka yang melakukan tindak Pidana Umum, seperti pencurian dan perampokan. Begitupua dengan anggota Korpri yang tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan”ujar Sekda.

Ditegaskan Sekda bahwa Korpri memberikan perlindungan hukum terhadap anggota dengan membentuk lembaga konsultasi dan bantuan hukum Korpri sebagai upaya Korpri untuk melaksanakan fungsi pengayom, pelindung dan memberikan bantuan hukum. “LKBH Korpri memiliki kedudukan peran strategis dan sangat diperlukan sebagai satu-satunya wadah di lingkungan PNS yang dapat memberikan jasa bantuan hukum bagi anggota Korpri tanpa dipungut biaya. “Oleh karena itu keberadaan LKBH, peran, tugas dan fungsi LKBH Korpri sehingga para anggota Korpri yang mengalami permasalahan hukum dapat segera diberikan bantuan hukum ataupun konsultasi hukum”ungkapnya.

“Oleh karena itu, LKBH Korpri dipandang penting untuk dibentuk agar dapat memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap anggota KORPRI yang menghadapi persoalan hukum baik itu pidana, perdata ataupun Tata Usaha Negara. Untuk itu acara ini dilakukan untuk membuka cakrawala berfikir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Korpri”ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Korpri DP Provinsi Jambi Drs.H.Iskandar,M.Si dalam sambutannya menyatakan bahwa PNS sebagai komponen bangsa yang bertugas sebagai administrator negara, sudah seharusnya tidak boleh dilepaskan dari jaminan atas bantuan dan perlindungan hukum. “Sebab dalam sistem pemerintahan yang menginginkan tegaknya hukum tidak terlepas dari pengaduan masyarakat, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, Pegawai Aparatur Sipil Negara memerlukan konsultasi dan bantuan hukum, namun dalam kenyataannya, tidak semua Pegawai Aparatur Sipil Negara mampu membayar advokad atau penesehat hukum dalam berurusan dengan pengadilan, oleh karena itu Korpri sebagau satu-satunya wadah bagi PNS merupakan baguan dari kedinasan perlu ditumbuh kembangkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang dapat memberikan jasa bantuan hukum tanpa bayar”ujar Iskandar.

Dilanjutkan oleh Iskandar bahwa PNS sebagai absi negara dan abdi masyarakat di dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari permasalahan yang dihadapi baik didalam kedinasan maupun diluar kediansan,”Untuk membantu PNS yang tersandung masalah hukum tersebut telah didirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum”ujarnya. (Hmj)

 

 

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top