Kamis, 22 Agustus 2019 |
FokusJambi - Nasional

KPK Kembali Periksa Sunny Dan Anggota DPRD

Senin, 25 April 2016 | 12:55:39 WIB wib Dibaca: 502 Pengunjung
ilustrasi

 

FOKUSJAMBI.COM, Jakarta - KPK kembali memeriksa staf khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaja dan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

KPK memanggil Sunny Tanuwidjaja, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Merry Hotma, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKSI Selamat Nurdin, anggota Baleg DPRD DKI Jakarta Mohamad Sangaji yang juga Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta dan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Nasdem Bestari Barus.

"Diperiksa untuk M Sanusi," kata Sunny singkat di gedung KPK Jakarta, Senin.

Sedangkan Selamat yang merupakan Ketua Panitia Khusus ´┐ŻReklamasi DPRD DKI itu mengakui soal adanya pertemuan sejumlah anggota DPRD DKI dengan bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

"Pertemuan itu ada. Ini mau menjelaskan itu," kata Selamat di Gedung KPK.

Aguan adalah pimpinan PT Agung Sedayu yang merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, salah satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera yaitu anak perusahaan Agung Podomoro.

PT Kapuk Naga Indah mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B. C, D, E) dengan luas 1.329 hektar sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektar.

Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp2 miliar kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinnsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

KPK menyangkakan Sanusi berdasarkan sangkaan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang patut diduga menerima hadiah dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan kepada Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (Ant)

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top