Jumat, 23 Agustus 2019 |
FokusJambi - Sosial & Budaya

Jangan Biarkan Naktuka Lepas Dari NKRI

Sabtu, 07 Mei 2016 | 12:31:31 WIB wib Dibaca: 733 Pengunjung
Naktuka

 

FOKUSJAMBI.COM, KUPANG  - Kurang lebih 16 tahun sudah, sebuah wilayah yang awalnya bernama Timor Timur dan kini telah menjadi sebuah negara sendiri bernama Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) itu terlepas dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah memenangi jajak pendapat pada tahun 1999.

Terlepasnya RDTL dari Indonesia tentunya menjadi sebuah kekecewaan tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya sejumlah warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dengan warga RDTL.

Apalagi kurang lebih 23 tahun sejumlah warga di daratan pulau Timor itu telah bersama-sama berkebun dan menggarap lahan secara bersama-sama demi memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan ekonomi bersama.

Terpisahnya RDTL dari Indonesia menimbulkan sebuah permasalahan baru, yakni sebuah lahan seluas 1.690 hektare yang berada di dusun Naktuka, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT yang selama 23 tahun itu digarap secara bersama-sama harus disengketakan akibat masuk dalam wilayah demarkasi.

Naktuka merupakan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste, namun kawasan seluas 1.690 hektare sudah dikuasai oleh warga Timor Leste asal Oecusse untuk berkebun dan membangun pemukiman.

Sebelum Timor Leste merdeka setelah 23 tahun lebih menjadi bagian dari NKRI, kawasan Naktuka di wilayah Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT itu sudah digarap oleh warga dari Oecusse untuk berkebun.

Setelah Timor Leste merdeka, warga asal Oecusse itu tidak hanya berkebun, tetapi juga membangun pemukiman, sehingga membuat warga Amfoang resah dan tidak mau menerima aksi penyusupan untuk menguasai wilayah NKRI secara sistematis tersebut.

Wilayah Naktuka kemudian ditetapkan sebagai daerah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste, namun warga Timor Leste tetap melakukan aktivitas seperti biasa, dan malah mendapat dukungan dari pemerintahannya yang berkedudukan di Dili.

Aktivitas sejumlah warga Timor Leste di lahan seluas 1.690 hektare tersebut menimbulkan adanya rasa kesecemburuan dari masyarakat Indonesia yang di wilayah Amfoang Timur yang taat akan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

"Masyarakat kita justru taat dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, bahwa tidak boleh ada kegiatan di wilayah itu, karena bisa menimbulkan konflik. Selama ini masyarakat kita taat," kata Camat Amfoang Timur Anisitus Kase.

Menurut dia, ada sedikit muncul kecemburuan sosial dari masyarakat masyarakat Indonesia ketika mengetahui bahwa Timor Leste justru memberikan kebebasan kepada warganya untuk beraktivitas di wilayah demarkasi itu.

Masyarakat Amfoang Timur sendiri, menurut Anisitus, sudah geram dan gerah melihat apa yang dilakukan oleh warga dari Timor Leste tersebut yang juga hingga saat ini beraktivitas di kawasan sengketa Naktuka itu.

Bahkan, masyarakat Amfoang Timur telah berjanji siap berperang dengan warga dari Timor Leste memperebutkan lahan tersebut walaupun yang dihadapi adalah orang-orang yang masih berhubungan darah.

"Kami merasa seperti tidak dihargai. Ini harus dilihat oleh Pemerintah Indonesia bahwa sebagian wilayah NKRI sudah dikuasai oleh warga negara lain," ujar Anisitus Kase.

Pada awal 2016, kata dia, hampir terjadi konflik antara masyarakat di Amfoang Timur dengan masyarakat Timor Leste di Naktuka, namun berhasil diredam oleh pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.

Ia mengharapkan agar Pemerintah Indonesia dan Timor Leste segera mengambil langkah-langkah diplomasi untuk menyelesaikan wilayah demarkasi di Naktuka tersebut, karena hanya akan meninggalkan bom waktu bagi masyarakat Amfoang.

Bahkan hingga saat ini, Warga Timor Leste asal Distrik Oecusse yang bermukim di wilayah sengketa Naktuka di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur terus bertambah menjadi 63 kepala keluarga atau sekitar 315 jiwa.

"Pada awalnya mereka hanya sekitar 40-an kepala keluarga, tetapi sekarang, berdasarkan hasil pendataan yang kami lakukan pada 2015, jumlah mereka sudah mencapai 63 kepala keluarga," ujarnya.

Siap Mempertahankan Tokoh adat dari Kecamatan Amfoang Timur, Tom Kameo, menilai penyelesaiaan masalah tapal batas di Dusun Naktuka itu terlalu berlarut-larut, yang kemudian nantinya akan menimbulkan konflik antar warga Indonesia dan Timor Leste.

Hingga saat ini, masyarakat Indonesia sendiri telah meminta agar warga Timor Leste tidak boleh beraktivitas di wilayah itu sampai ada perjanjian yang menunjukan bahwa lahan itu punya siapa.

"Masyarakat kita taat dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang untuk tidak beraktivitas di lahan sengketa itu. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah warga dari Timor Leste justru beraktivitas di lahan sengketa itu," tuturnya.

Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan kasus tersebut dengan pihak Timor Leste, karena jika dibiarkan maka konflik antarnegara pasti akan terjadi.

"Kami tidak mau meninggalkan anak cucu kami dengan konflik. Karena itu, kami mengharapkan agar proses penyelesaiannya segera dilakukan oleh kedua negara," kata Tom Kameo.

Masyarakat Amfoang Timur hingga saat ini, tetap bersikeras untuk tetap mempertahankan kawasan Naktuka seluas 1.690 hektare tersebut dengan cara apapun jika pemerintah pusat lamban dalam menyelesaikan kasus itu.

Menurutnya, pemerintah boleh kalah dengan hilangnya sejumlah pulau-pulau terluar akibat kalah dalam perundingan dengan negara lain, tetapi untuk masyarakat Amfoang Timur, pihaknya tidak ingin sejengkal tanah pun di Amfoang Timur direbut oleh Timor Leste.

Kasus Sipadan dan Ligitan, menurutnya, harus menjadi sebuah pelajaran bagi pemerintah pusat untuk tidak mengulang lagi kekalahan yang sama.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Timor Leste beberapa waktu lalu juga sempat membahas soal masalah perbatasan, namun hasil dari pembahasan itu sendiri hingga saat ini, belum diketahui.

"Negara kita adalah negara besar, negara yang kaya akan sumber daya alam, karena itu, bagi kami, sejengkal tanahpun tidak akan berpindah ke negara lain, karena ini adalah negara kami," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Kupang sendiri sejauh ini telah melakukan sejumlah cara untuk memfasilitasi agar sengketa tanah itu tidak berlarut-larut. Pertemuan-pertemuan dengan sejumlah tokoh adat dari Kabupaten Kupang juga tekah dilaksanakan dengan pihak Jakarta untuk bersama-sama mencari jalan keluarnya.

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang, karena memang masalah perbatasan sudah ditentukan oleh undang-undang bahwa menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat, karena hal itu berurusan dengan negara lain.

"Pemerintah Kabupaten Kupang tidak bisa melangkah lebih jauh, karena persoalan Naktuka adalah persoalan harga diri bangsa yang hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat di Jakarta dengan Pemerintah Timor Leste yang ada di Dili," kata Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kupang Thimotius Oktavianus.

Ia mengakui warga Oecusse yang menempati wilayah Naktuka masih memiliki hubungan darah dengan warga Amfoang sehingga tidak menginginkan adanya pertumpahan darah di antara sesama orang Timor.

Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto menilai pemerintah perlu melibatkan tokoh adat kedua negara untuk duduk bersama membahas lahan tersebut.

Sebab permasalahan lahan tersebut sudah menjadi sebuah lahan yang diberikan oleh nenek moyang dari kedua warga di sekitar lahan sengketa itu. Sejauh ini permasalahan Naktuka hanya dibicarakan sebatas antar pimpinan kedua negara sementara itu tokoh adat tidak terlalu dilibatkan.

Brigjen TNI Heri Wiranto menilai pendekatan teritorial yang diterapkan TNI di wilayah sengketa sendiri berjalan dengan baik, terbukti dengan bisa meredam amarah masyarakat Amfoang Timur untuk mengambil risiko berperang untuk mendapatkan lahan tersebut.

Menurutnya, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-96 yang dilakukan di kecamatan Amfoang Timur merupakan sebuah cara untuk membantu meredam konflik perbatasan di daerah itu.

"Kita berharap agar semuanya bisa berjalan lancar agar masalah perbatasan tidak menimbulkan konflik. Dan yang paling penting adalah wilayah itu tetap menjadi milik kita," tambahnya. (Ant)
 

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top