Senin, 22 Juli 2019 |
FokusJambi - Peristiwa & Umum - Daerah

HAMBALI DISEBUT TERIMA PUNGLI TANAH RESTAN

Jumat, 31 Maret 2017 | 10:31:50 WIB wib Dibaca: 902 Pengunjung

FOKUS JAMBI. COM, MERANGIN - Dugaan pungli pembuatan sertifikat sisa tanah (Tanah Restan), Tran Swakarsa Mandiri di Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat  menyeruak kepermukaan. 

Sebanyak 217 kepala keluarga yang membuat setifikat tanah restan tersebut tetapi mereka di mintai biaya sebesar Rp 2 juta hingga 3,5 juta per kepala untuk membuat berkas sertifikat di Kantor Nakertrans. 

Menariknya, beredar isu aliran dana yang dipungut tersebut diduga mengalir ke Kepala Dinas Nakertrans waktu itu yakni Hambali yang saat ini menjadi Asisten 3 di Sekretariat Daerah (Setda). 
Terbongkarnya,  Pungutan Liar (Pungli), dalam pembuatan sertifikat tanah restan ini, disaat salah seorang warga bertanya bertanya ke Panitia di Nakertrans minta namanya tak ditulis 

Karena, uang pembuat sertifikatnya sudah diambil akan tetapi sertifikatnya tak kunjung keluar dari tahun kemarin sampai tahun ini. Padahal,  perjajiannya hanya setahun. 

" Kami hanya ingin bertanya, kapan sertifikat tanah restan ini keluar. Kami udah bayar. Katanya, hanya setahun dari tahun 2016 lalu,  tapi sampai saat ini belum keluar, " ungkap sumber yang berprofesi sebagai petani tersebut. 

Ia menambahkan, jika pihaknya belum membayar, baginya tak masalah. Tapi,  semua uangnya sudah diambil secara berpariasi sama peseta ini. 

" Kami dipungut, dari Rp 1 juta hingga Rp 3,5 Juta, sehingga jika dikalkulasikan dari 217 warga yang di mintai biaya kepengurusan sertifikat berjumlah Rp.759.500.00," bebernya. 

Sementara,  mantan Kadis Nakertrans dikonfirmasi terkesan mengelak. Ia mengatakan,  mereka bekerja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (SK). 

" Kerja kita disini menerima usulan dari warga lalu berduskusi dengan BPN sesuai SK Bupati, " jawab Hambali melalui via Hpnya Kamis (30/3).

Saat ditanya, terkait keterlibatannya mendapat aliran dana Pungli untuk pembuatan SK Bupati, dia berdalih. Ia mengatakan, kalau yang itu silakan tanya sama Kepala Desanya (Kades).

" Kalau itu silakan tanya sama Kadesnya, " singkat Hambali. 

Kapolres Merangin, AKBP Aman Guntoro di mengatakan sudah mengetahui permasalahan pungli terkait pengurusan tanah Restan yang berada di Desa Pinang Merah tersebut. 

“Untuk kini kita sudah masuk tahap pemberkasaran,dan rencananya kita akan memeriksa saksi – saksi yang terkait dalam masalah ini,uang yang di hasilkan dalam kasus inipun cukup besar,” kata AKBP Aman Guntoro. 

Ia menyebutkan, bahwa sebenarnya tanah restan tidak boleh di sertifikatkan oleh warga sebelum ada ketentuan dari kepala daerah yakni Bupati Merangin.

" Memang informasinya sudah ada keputusan Bupati. Namun,  dalam hal ini terjadi dugaan pungli untuk kepengurusan sertifikatnya, " 

“Kemudian, tanah restan tidak boleh di sertifikatkan tampa ada persetujuan dari Bupati. Tetapi harus mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 208/MEN/X/2004. Nah. jika itu sudah dilaksanakan baru bisa sertifikat dibuatkan, " pungkasnya. (Han) 

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top