Minggu, 18 Agustus 2019 |
FokusJambi - Daerah

Diduga, PT APTP Lakukan Penyimpangan Diluar Dari Surat Izin Pemkab

Senin, 22 Juni 2015 | 14:02:20 WIB wib Dibaca: 1886 Pengunjung

Laporan Fokusjambi.com

FOKUSJAMBI.COM, SAROLANGUN - Satu persatu konflik lahan yang terjadi disetiap perusahaan dalam Kabupaten Sarolangun terus dilakukan upaya proses penyelesaian oleh Pemerintah daerah, namun satu permasalahan yang selesai, seribu masalah yang datang, tentu saja hal ini membuat pemerintah Kabupaten Sarolangun menjadi pusing tujuh keliling.

Belum lama ini, Kantor Bupati Sarolangun didemo terkait permasalahan lahan dan izin perusahaan dibidang kelapa sawit, kali ini hal itu terjadi lagi, hanya saja unjuk rasa dilakukan bukan dikantor Bupati Sarolangun, melainkan dikantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sarolangun yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat peduli Sarolangun (AMPS) dengan bewrtujuan meminta BPN dapat mengeluarkan titik Koordinat izin Hak Guna Usahan (HGU) Perusahaan Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP) Senin (22/06). 

Arham mengatakan, dirinya mendukung secara nyata dan konsisten kinerja positif pengawasan hutan di Indonesia ini dengan berlandaskan Undang-undang kehutanan terutama dalam pengawasan hutan. Namun menurut dirinya setiap perusahaan yang sudah diberikan izin untuk memulaikan investasinya selalu saja menimbulkan konflik dengan warga masyarakat, tentu saja yang menjadi korban dan dirugikan negara dan berimbas kepada masyarakat kecil. 

"Dengan adanya dugaan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan yang memegang izin perkebunan sawit pada PT APTP yang berad di Sarolangun tepatnya didesa Lubuk sepuh terlalu banyak dugaan pelanggran yang dilakukan oleh pihak APTP tersebut," ungkapnya.

Selain dari itu, dirinya juga memintakan kejelasan dari BPN Sarolangun dalam menentukan titik Koordinat, sebab dirinya menilai pihak BPN Sarolangun tidak transparan dalam melakukan hal itu.

"Kami Meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sarolangun untuk mengeluarkan data titik koordinat izin HGU Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT.APTP) karena kuat dugaan kami bahwa PT APTP tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi (HP)," pintanya.

Bukan hanya itu saja, dalam orasinya arham juga meminta apabila pihak BPN akan melakukan pengukuran ulang, agar BPN dapat membawa pihak leading sektor untuk menjadi saksi.

"Kita Meminta BPN untuk melakukan Rekontruksi ulang pengukuran dikawasan PT APTP bersama rekan-rekan pers agar publik tau, karena kuat dugaan, bahwa PT tersebut masuk dalam kawasan hutan HP dan adanya kawasan diluar izin HGU," jelasny.

Selain dari itu, dirinya juga meminta agar Pemerintah Daerah dapat memberhentikan aktivitas Perusahaan tersebut sebelum pengukuran ulang selesai.

"Kami juga Meminta DPR untuk merekomendasikan agar Bupati serta Hutbun menutup aktivitas sementara PT APTP sampai pihak BPN selesai melakukan rekontruksi ulang pengukuran luas area izin HGUnya," bebernya.

Salah satu pihak dari BPN Sarolangun mengatakan, bahwa pihaknya tidak berani mengambil keputusan terkait dengan tuntutan yang disampaikan oleh pendemo.

"Pimpinan kami saat sekarang tidak berada ditempat, sekarang lagi dijambi, jadi kami tidak berani mengambil keputusannya," katanya dihadapan pendemo.

Meskipun tidak berani mengambil keputusan terhadap tuntutan pendemo, salah satu Kasi Tematik menyampaiakan bahwa pihaknya sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

"Titik koordinat sudah kami hitung sesuai dengan prosedur yang ada, jika tidak terima dengan pernyataan ini, silahkan masuk surat kekanwil dan pusat," jelasnya. 

Jika untuk melakukan pengukuran HGU, lanjutnya, pihak BPN mengakui tidak memiliki kewenangan dalam bidang itu.

"Kalau untuk Pengukurun HGU, kita tidak memiliki kewenangan untuk mengukur itu, hal itu dilakukan oleh kanwil dan BPN pusat, silahkan bapak-bapak temui orang itu, kalau masih ngotot meminta kita melakukan itu, bapak salah alamat, bukan kita orangnya," pungkasnya. (Man)

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top