Senin, 23 April 2018 |
FokusJambi

DI BALIK GAGALNYA PEMBANGUNAN PERUMAHAN ORANG RIMBA

Sabtu, 10 Desember 2016 | 23:12:36 WIB wib Dibaca: 252 Pengunjung
orang rimba

FOKUSJAMBI.COM, JAMBI - Upaya pemerintah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, untuk melaksanakan program pembangunan perumahan bagi orang rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) yang berlokasi di kawasan hutan Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), di desa Bukit Suban, akhirnya gagal terlaksana.

Program pembangunan perumahan bagi SDA tersebut rencananya dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah itu beberapa waktu lalu.

Tetapi asisten dua Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekabang) Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Muhammad Fauzi mengatakan bahwa upaya tersebut gagal terlaksana karna pihak TNBD yang terkesan mempersulit proses pelaksanaannya.

"Pembangunan perumahan tersebut akhirnya gagal kita laksanakan, karena pihak TNBD terkesan mempersulit prosesnya, semestinya TNBD memang harus menjadi lokasi tempat kawasan terpadu bagi SAD," katanya.

Kesan mempersulit yang dilakukan pihak TNBD berawal dari jawaban surat yang diterima pihak Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Sarolangun kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Surat tersebut dikirimkan oleh pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun dengan nomor surat: 522/177/PKBHKA/Disbunhut tanggal 6 April 2016, dengan perihal permohonan pemakaian kawasan TNBD untuk peningkatan jalan dan kawasan terpadu Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Sarolangun.

Saat itu Direktorat menyampaikan empat item jawaban kepada pihak Pemkab Sarolangun, pertama soal dukungan atas pelaksanaan program itu.

Kedua pembangunan kawasan terpadu dimaksud berupa peningkatan perumahan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya yang dibangun di dalam kawasan TNBD harus selaras dengan zonasi TNBD yang sudah disahkan Direktur Jenderal KSDAE No.SK.22/IV/KKBHL/2015 tanggal 27 Januari 2015, yaitu di dalam areal zona khusus/tradisional.

Ketiga pembangunan berupa peningkatan jalan guna kemudahan akses transportasi, maka harus dilakukan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana ketentuan peraturan menteri kehutanan nomor P85/Menhut-II/2014 tentang tata cara penyelenggaraan kerja sama kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Perjanjian kerja sama tersebut meliputi pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan berupa pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas dalam bentuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana transportasi terbatas.

Keempat sehubungan hal-hal tersebut di atas, agar saudara melakukan koordinasi dengan pihak kepala balai TNBD.

Fauzi mengungkapkan, setelah menerima jawaban itu pihak pemkab menyurati pihak TNBD dengan nomor 522/905/PKBHKA/Dishutbun tanggal 23 Juni 2016 perihal Rencana Peningkatan jalan dan kawasan terpadu SAD di TNBD.

Saat itu pihak TNBD menyampaikan tanggapan dengan surat nomor: S.402/KSDAE/PIKA./KSA.0/8/2016. Dengan tidak ada menyampaikan tanggapan terkait poin kedua terhadap jawaban surat pihak pemkab kepada Kemenhut dab LH Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Terkait pembangunan kawasan terpadu berupa peningkatan perumahan dan fasilitas kesehatan, pihak TNBD hanya menanggapi soal komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan soal peningkatan jalan guna mempermudah akses transfortasi.

"Yang mana pelaksanaan tersebut harus melalui mekanisme perjanjian kerjasama serta harus mengajukan proposal kepada kementerian dan sementara pada poin kedua tersebut tidak harus melalui mekanisme perjanjian kerjasama yang mereka maksud, katar Fauzi.

Fauzi menyatakan, pihak Pemkab Sarolangun menyayangkan sikap pihak TNBD yang terkesan mempersulit dan malah mengalihkan pokok utama pembahasan proses pelaksanaan pembangunan perumahan itu.

"Kami juga heran, karena berdasarkan informasi yang ada pada pihak Pemkab saat ini ada perkebunan sawit yang berada dalam kawasan TNBD, padahal hal tersebut tidak dibenarkan dan kenapa ada kebun sawit dalam kawasan TNBD, dan itu sudah ada sejak tahun 1997 serta ada yang baru mulai menanam sawit, walaupun mereka beralasan bahwa kebun tersebut merupakan milik warga setempat, kata Fauzi lagi.

Ratusan Kepala Keluarga atau KK SAD belum dimukimkan Terkait dengan hal itu, berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dissosnakertran) Kabupaten Sarolangun, yang disusun saat ini terdapat sebanyak empat ratus tujuh puluh tujuh tujuh (477) Kepala Keluarga (KK) dengan seribu delapan ratus sembilan puluh (1.890) jiwa warga SAD yang ada di daerah itu.

Dan masih ada sua ratus empat puluh dua (242) KK dengan sembilan ratus enam puluh delapan (968) jiwa diantaranya belum dimukimkan.

"Kita termasuk pihak yang kesal terhadap gagalnya program itu, jika terlaksana setidaknya harapan upaya membangun pemukiman bagi SAD yang sudah lama direncanakan bisa terwujud dan kita pasti sangat terbantu atas ketidaksanggupan APBD untuk merealisasikannya, karena sudah dibantu oleh dana APBN," kata Kepala seksi (Kasi) Fakir Miskin dan KAT Dissosnakertrans Kabupaten Sarolangun, Junaidi.

Dia membeberkan, bahwa sebelumnya pihak Pemkab sudah berhasil melakukan pembangunan Pusat Kesehatan Terpadu (Pustu) dan sudah dibangun jalan rabat beton melalui TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa).

Namun saat itu pihak TNBD memberikan lokasi tanah yang tidak sesuai dengan permintaan pemkab dan akses menuju lokasi tersebut sangat sulit dilalui.

"Dikasih tanah oleh pihak TNBD tetapi tidak sesuai dengan keinginan pihak pemkab dan akses ke lokasi tersebut sangat sulit dilalui, padahal harusnya sesuai permintaan warga di sana kepada Presiden Jokowi," kata Junaidi.

"Kawasan terpadu dengan pemukiman warga harusnya tidak terlalu jauh dan rencana awal kita akan bangun kawasan terpadu dengan program tindak lanjut dari kunjungan presiden akan dibangun juga kantor pelayanan desa dan Pustu yang sudah siap dibangun serta rumah dinas untuk guru yang mengajar sekolah anak SAD disana," katanya lagi.

Pihak Balai TNBD Akui Ada Kebun Sawit Sementara itu pihak Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas mengakui bahwa di dalam kawasan tersebut memang ada perkebunan sawit yang katanya merupakan milik warga setempat, namun pihak TNBD tidak bersedia menyebutkan luasnya.

Memang ada lahan perkebunan sawit di dalam kawasan TNBD, yang sudah ada sejak 1997 karena kesalahan Lahan Usaha Dua (LU2) di Desa Bukit Suban, kata Kepala Tata Usaha (TU) Balai TNBD, Nukman saat dikonfirmasi.

Sementara itu terkait tudingan Pemkab Sarolangun bahwa pihaknya menjadi penyebab gagalnya dan terkesan mempersulit proses pelaksanaan program tersebut, Nukman membantahnya.

Tidak ada pihak kita yang menolak, sudah ada Dirjen Kemenhut dan LH mengenai persetujuan permohonan lokasi tersebut dan untuk bidang pembangunan fisik itu bukan bagian kita, itu menjadi urusan pihak Pemerintah Daerah, kata Nukman.

Ia juga menyatakan, bahwa pihaknya sudah melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya dan sudah sesuai dengan porsinya dan bertindak berdasarkan surat tanggapan Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.

Dengan demikian, perlu waktu untuk duduk bersama membahas permamsalahan ini agar semua pihak yang terkait dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing mensejahterakan warga SAD atau orang rimba dan sekaligus menjaga kelestarian hutan TNBD di Kabupaten Sarolangun, Jambi. (Ant)

 

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top