Selasa, 17 September 2019 |
FokusJambi - Opini Warga

DEMOKRASI PANCASILA, DEMOKRASI BERKUALITAS

Selasa, 23 Mei 2017 | 09:47:33 WIB wib Dibaca: 1176 Pengunjung
Deddy Himawan

Oleh : Deddy Himawan

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 dan 2017 telah usai, tinggal menyongsong Pilkada serentak tahun 2018, yang akan mulai memasuki tahapanya. Itupun akan beriringan dengan mulainya tahapan Pemilu serentak yakni Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 pada bulan Oktober 2017.

Dari pesta demokrasi yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, tidak terlepas dari asas dari demokrasi yang kita anut yakni Demokrasi Pancasila, dimana demokrasi tersebut memberikan tempat kepada rakyat untuk menentukan siapa pemimpinnya, mulai dari kepala negara sampai kepala rumah tangga bahkan menentukan wakil rakyat.

Demokrasi Pancasila, yang akhir-akhir ini sudah mulai kita tinggal dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, penulis berharap kembali agar masyarakat, bisa menerapkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan bisa berguna untuk pembangunan ke depan.

Sejak reformasi 1998, kita cenderung menerapkan demokrasi liberal menuju kebebasan, sedangkan konsep Pancasila sudah mulai dilupakan, dan untuk mengenal kembali demokrasi Pancasila perlu dihidupkan kembali. Untuk diketahui bahwa Demokrasi Pancasila menyangkut empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi tiang berdirinya Republik ini.

Pancasila itu sendiri adalah dasar negara. Itu artinya, semua kebijakan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan dipedomani sebagai pandangan hidup bangsa.Warga negara kemudian tidak hanya sekedar memahami tetapi menghayati dan mengamalkannya. Sebab nilai utama demokrasi Pancasila yakni mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan serta berkeadilan.

Nilai-nilai demokrasi Pancasila setiap orang memiliki hak yang sama. Tidak ada pemaksaan kehendak. Semua keputusan diambil dengan musyawarah mufakat dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Setiap keputusan yang diambil harus pula dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Keputusan itu harus baik dan benar. Begitulah mulianya nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. Tentu berbeda dengan demokrasi liberal yang cenderung dehumanisme.

Sumber-sumber konflik pemecah persatuan di Indonesia dan dunia ini adalah faktor kezaliman; kepentingan pribadi diutamakan. Faktor-faktor lain diantarnya, bermuka dua, (depan berbicara apa dibelakang bicara lain lagi), berebut rejeki, menekan yang lemah, provokasi, budaya asing, aliran agama, teroris, dan lain sebagainya. Namun hal yang lebih sering menjadi sumber konflik yang sangat besar adalah aliran agama dan etnis.

Kunci untuk menghindari sumber konflik pemecah persatuan seperti ini adalah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di tengah kehidupan bermasayarakat sehingga menciptakan keharmonisan dan sikap saling menghormati dan menghargai. Ibarat planet-planet di jagat raya, apabila antara planet yang satu dengan yang lain berbenturan maka yang terjadi adalah kehancuran. Namun karena planet-planet tersebut berada dalam satu irama bekerja sesuai dengan koridornya, semua berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kehancuran dapat dihindari.

Selain itu, juga diperlukan kekompakan di tengah masyarakat dengan menerima perbedaan sebagai keindahan. Perbedaan tidak harus dipertentangkan. Nilai-nilai Pancasila sangat menjujung tinggi hal ini dengan mengedepankan nilai kebenaran, berkeadilan sosial, kemanusiaan, beradab, rasa persatuan, musyawarah, dan nilai-nilai kebersamaan saling menerima apapun suku, agama dan ras.

Maka dari itu, semua lapisan masyarakat harus bersepakat untuk mengedepankan sikap demokrasi Pancasila dan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah yang ada, serta jangan mudah terprovokasi dan terpancing dengan isu-isu yang belum jelas dan dapat memeceh belah persatuan dan kesatuan. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan peran serta tokoh masyarakat, agama, aparat pemerintah untuk bisa menciptakan situasi yang aman dan tertib dengan sama-sama menjaga suasana yang sudah terbentuk di masyarakat selama ini.

Nilai-nilai demokrasi Pancasila itu tentunya sangat senafas dengan ajaran agama Islam. Agama Islam mengharuskan untuk menciptakan persatuan, masalah politik, masalah sosial. Jika terjadi perbedaan aliran keagamaan di masyarakat jangan sampai merusak persatuan. Selain itu, tokoh masyarakat, adat dan agama juga masyarakat luas untuk segera secara cepat memberikan tahu apabila menemukan aliran sesat atau aliran agama yang meresahkan masyarakat.

Di atas segala itu, yang penting adalah sudah menjadi tugas umat Islam bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Jika terdapat masalah segera diselesaikan dengan cara-cara musyawarah mufakat, tidak dengan main hakim sendiri. Terakhir, peranan komponen masyarakat sangat diperlukan dan jangan mudah dihasut dan diadu-domba untuk melakukan tindakan kekerasan.

Apalagi, nilai-nilai demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar dipahami tetapi harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai ini harus membumi dan aplikasi. Maka diperlukan usaha untuk meningkatkan pemahaman pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan manusia dengan masyarakat antara manusia, dengan alam, dan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Dengan menerapkan kembali istilah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) dan diharapkan kepada pemerintah untuk bisa membuat aturan-aturan sehingga masyarakat ‘dipaksa’ untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Artinya bahwa penguatan akan nilai Pancasila sama halnya juga melakukan penguatan demokrasi Pancasila, karena ia bersumber dari sebuah nilai, yang mengarahkan dan menciptakan pula demokrasi yang berkualitas. Makanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak jilid I dan II harus menjadi catatan bersama.

Karena sebelumnya dalam sebuah diskusi yang pernah diadakan oleh Forum Diskusi Jambi (FDJ) masalah Pemilu bersama KPU, Bawaslu, BEM dan OKP se-Kota Jambi, dimana dalam diskusi tersebut ada indikator atau kriteria demokrasi atau Pemilu berkualitas, yakni penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional, partisipasi meningkat, peserta pemilu taat aturan, hasil pemilu bisa diterima, dan minimnya pelanggaran. Ini menggambarkan bahwa  untuk mewujudkan itu semua sangat penting keterlibatan masyarakat dan stakeholder, apalagi masyarakat yang Pancasilais tentu sangat paham bila berbicara demokrasi.

Semoga penyelenggaraan Pilkada serentak jilid I dan II menjadi pelajaran dan evaluasi pada penyelenggaraan Pilkada jilid III tahun 2018 mendatang, tentu dengan harapan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin lebih berkualitas.

*Penulis adalah Staf Bawaslu Provinsi Jambi.

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top