Minggu, 18 Agustus 2019 |
FokusJambi - Daerah - Pemerintahan

Bupati Merangin Pimpin Rakor Forkopimda

Kamis, 11 Februari 2016 | 09:39:07 WIB wib Dibaca: 248 Pengunjung
Bupati Merangin H Al Haris (google.com)

 

Laporan Wartawan Fokus Jambi

FOKUSJAMBI.COM, MERANGIN - Bupati Merangin H Al Haris didampingi Wabup H A Khafid Moein dan Sekda H Sibawaihi, kemarin (10/2) memimpin jalannya rapat koordinasi (Rakor) forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).

‘’Ini merupakan Rakor Forkopimda pedana pada 2016. Di forum ini kita bahas berbagai persoalan, mulai masalah bencana alam, ketertiban, keamanan, bahaya Narkoba, konflik sosial dan radikalisme,’’ujar Bupati saat membuka Rakor tersebut.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penambangan emas tanpa izin, suku anak dalam bebas membawa senjata api dan penyakit masyarakat juga dibahas. Selain itu bupati juga menampung berbagai aspirasi dari para peserta Rakor.

Tampil sebagai pembicara pada Rakor yang berlangsung di Aula Utama Kantor Bupati Merangin itu, Bupati Merangin H Al Haris, Wabup H A Khafid Moein, Kapolres Merangin AKBP Munggaran Kartayuga, Dandim 0420/SarkoLetkol Inf Budiawan Basuki.

Selain itu,Ketua Pengadilan Agama Bangko M Rasyid, Ketua TP PKK Merangin Hj Hesti Haris dan tampak duduk Ketua DPRD Merangin H Zaidan, Kepala Kantor Kementerian Agama Merangin Zostavia.

Tidak hanya itu, juga hadir Wakil Ketua TP PKK Merangin Hj Emy Khafid, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Merangin Abdullah Gemuk serta Ketua Dharma Wanita Hj Samsibar Sibawaihi.

Rakor Forkopimda yang berlangsung santai itu, diikuti seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah Pemkab Merangin, para Camat, Kapolsek, Danramil, Babinsa, Kapolpos, Kepala Kantor urusan agama dan ketua lembaga adat dari semua kecamatan, para tokoh masyarakat serta instansi lainnya.

Dikatakan bupati, pemerintah boleh menetapkan status siaga sebelum terjadi bencana, setelah itu statusnya ditingkatkan menjadi status darurat bendana. Kemudian ada masa pendataan pasca bencana yang dilanjutkan dengan status pemeliharaan.

‘’Saya telah bersilaturahmi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, ternyata banyak dana bencana alam yang bisa dijemput untuk menanggulangi terjadinya bencana alam yang terjadi di daerah,’’terang Bupati.

Kapolres Merangin menegaskan, terkait KDRT seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak, saja bisa dipidanakan. Apalagi lanjut Kapolres, suami yang berani menganiaya istri dan anaknya.

Dandim 0420 Sarko menegaskan, PETI memang susah diberantas. Jika seorang pejabat negara tidak mampu memberantas PETI, tidak terlibat saja sudah 100 nilainya.

‘’Jangan pejabat yang digaji negara, menghianati program-program negara,’’pungkasnya.(Han)

 

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top