Selasa, 17 September 2019 |
Daerah

Beli Tanah Pengembangan Sekolah, SMKN 1 Merangin  Lakukan Pungli Rp 400 Ribu ke Siswa

Sabtu, 07 September 2019 | 09:06:15 WIB wib Dibaca: 626 Pengunjung

MERANGIN, FOKUSJAMBI.COM - "Luar Biasa" mungkin kata kata itu lah yang patut di sematkan ke Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Merangin, yakni Herizon.

Betapa tidak, sekolah dibawah pimpinanya tersebut, di duga melakukan Pungutan Liar (Pungli-red), dengan bermodus hasil rapat komite sebesar Rp 400 ribu persiswa dari 450 orang siswa baru yang lulus tahun 2019 ini.

Menariknya, tersiar kabar pungutan sebesar itu dilakukan guna membeli tanah untuk pengembangan sekolah. Selain itu, uang pungutan itu juga di gunakan membeli meja, kursi, dan peralatan sekolah lainnya.

Terbongkar praktek tak baik ini disampaikan lansung beberapa wali murid mewanti wanti namanya di catut Jumat (6/9).

" Ya harus gimana lagi, meski keberatan tetap di bayar Rp 400 ribu karena anak kami ingin sekolah di sana. Memang itu hasil rapat komite," jawab wali murid tersebut saat dibincangi media ini.

Ia menuturkan, kegunaan uang pungutan tersebut untuk membeli tanah. Yang katanya untuk pengembangan sekolah, yang kebetulan mendapat bantuan fisik sekolah dari Provinsi tetapi lahannya tida ada. 

" Selain beli tanah, uang itu digunakan untuk beli mobeler seperti kursi, meja dan mesin jahit itu katanya," tukasnya.

Ditempat terpisah, Kepala SMK 1 Merangin, Horizon Akbar melalui dikonfirmasi melalui Handpone tidak diangakat. Bahkan, dikonfirmasi lewat pesan Wathsaap cuma di baca tetapi tidak menjawab. 
Begitupun, di konfirmasi melalui pesan singkat juga tidak di balas.

Selain Horizon media ini juga menkonfirmasi  Waka Kurikulum Yakni Toni. Dia mengamini pungutan tersebut. Diakuinya, itu dilakukan karena sekolah mendapat bantuan dari Provinsi hanya gedung sekolah sedangkan tanahnya tidak. 

'' Ya, kami dapat bantuan gedung, karena pihak provinsi hanya bisa membantu membangun gedung, sedangkan kami tidak punya tanah. Maka harus membeli tanah, untuk mendapatkan tanah maka melalui rapat dengan komite dan wali murid, kami sepakat setiap siswa diwajibkan membayar Rp 400 ribu per mirid.  Akhirnya, kami bisa  membeli tanah yang berada dibelakang sekolah," ujar Toni

Dalam pungli dan pembelian tanah ini sudah berkoordinasi ke pihak Provinsi Jambi? Dia menjelaskan tidak pernah. Jika bekoordinasi tentu itu tidak di perbolehkan.

''Tidak pernah, kalau bekoordinasi pasti tidak diperbolehkan. Kami akui hal itu salah. Tapi kami butuh bangunan.  Provinsi hanya membantu gedung, maka kami menyiapkan lahannya, maka kami sepakati meminta iuran kepada siswa," pungkasnya. (Han)

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top