Jumat, 15 Desember 2017 |
FokusJambi - Opini Warga

MAL ADMINISTRASI DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN

Senin, 04 Desember 2017 | 11:39:26 WIB wib Dibaca: 203 Pengunjung

Oleh : Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP

Di negara manapun birokrasi memiliki peranan penting dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan suatu negara. Dalam penyelenggaraan pemerintah, mal administrasi tidak hanya diartikan sekedar penyimpangan terhadap hal tulis menulis, tata buku, prosedural dan sebagainya. Dengan kata lain, tindakan mal administrasi pejabat pemerintah dapat merupakan perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal administrasi atau tata usaha belaka. Pengertian mal administrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar, termasuk penundaan pemberian pelayanan,  kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang yang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta, tidak masuk akal atau berdasarkan tindakan yang tidak beralasan (unreasonable), tidak adil (unjust), menekan (oppressive), imporer dan diskriminatif. Bentuk-bentuk perbuatan mal administrasi yang paling umum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak professional, ketidak jelasan informasi, tindakan pengangkatan seseorang pada suatu jabatan karena aspek pertemanan atau persaudaraan, ketidak pastian hukum dan salah pengelolaan

Fondasi keberhasilan aktivitas administrasi sangat ditentukan oleh sehat atau tidaknya administrasi itu sendiri. Aktivitas administrasi yang sehat adalah apabila proses kerjasama sekelompok manusia yang harmonis dengan pembagian tugas yang jelas, batasan tugas yang tegas dan berjalankan berdasarkan norma-norma pengaturan dan keteraturan. Sedangkan aktivitas administrasi yang sakit adalah apabila proses kerjasama sekelompok manusia tidak harmonis, pembagian tugas tidak jelas, batasan tugas yang tidak tegas dan norma-norma pengaturan dan keteraturan amburadul. Dalam kondisi seperti ini maka timbul korupsi, kolusi dan nepotisme yang berkenaan dengan pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan karena aspek pertemanan atau persaudaraan. Seorang pemimpin merupakan seorang kepala administrator. Jika seorang kepala administrator tidak mengerti masalah administrasi dapat dipastikan lembaga itu akan hancur. Pada kejadian lain terdapat pimpinan administrasi yang sudah paham benar administrasi, bahkan dapat dikatagorikan mampu dan terampil. Akan tetapi justru dalam kehebatannya dijadikan sarana praktis untuk merekayasa system sedemikian rupa sehingga terdapat kesan “window dressing” keliatan baik. Perbuatannya berasal dari niat untuk mendapatkan suatu kesempatan di dalam kesempitan atau dikarenakan adanya system yang membuat dia tidak berkutik dan berbuat sebagaimana diperbuat oleh lingkungannya atau karena ada kepentingan internal atau eksternalnya. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang melahirkan generasi-generasi muda yang memiliki peran sebagai agent of change. Agen yang dapat membawa bangsa ini pada kemakmuran dan kebanggaan akan citra diri yang baik, bebas dari kata-kata korupsi, kolusi dan nepotisme. Ironis bila pendidikan yang seharusnya bisa membentuk pola pikir dan mentalitas yang sehat serta mampu melahirkan intelektual-intelektual yang bermoral dan beretika, harus terjamah oleh tindakan-tindakan yang jelas dapat merusak pendidikan dan nama baik lembaganya dengan melakukan perbuatan mal administrasi yang notabene dilakukan oleh pendidik yang mempunyai kekuasaan untuk mengelola lembaga pendidikan tersebut.

Menurut penulis, salah satu praktek mal administrasi adalah fenomena pergantian pejabat di lingkungan UIN STS Jambi, seperti yang dilansir oleh SERUJAMBI (30/11), Prof. Mukhtar Latief memberikan keterangan bahwa pergantian pejabat sebelumnya tanpa ada alasan yang berdasarkan aturan, mekanisme dan budaya yang mengedepankan nilai-nilai akademis. dengan kata lain pemberhentian pejabat sebelumnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh Rektor dengan tidak melalui mekanisme yang seharusnya dalam administrasi dan manajemenen Perguruan tinggi. Selanjutnya, tindakan pelantikan yang dilakukan pada malam hari di luar jam dinas merupakan suatu hal yang tidak wajar yang terjadi dilingkungan aparatur sipil negara, mengingat bahwa pejabat yang dilantik bukanlah pejabat untuk sebuah organisasi kemasyarakatan.  Tindakan ini secara rasional menimbulkan suatu pertanyaaan yang besar  bagi penulis sendiri, apakah UIN STS Jambi dalam kondisi “darurat” sehingga pimpinan tertinggi harus segera melakukan pergantian pejabat di lingkungan UIN pada malam hari dan terkesan mendadak?. Di tambah lagi dengan tindakan walkout calon WAREK I yang meninggalkan ruang pelantikan karena menolak dilantik. Selayaknya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, tindakan yang dilakukan haruslah memberikan nilai-nilai akademis. Menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat dijadikan contoh bagi seluruh kalangan civitas akademik dan mahasiswa.  Kemudian, apa yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa bahwa ada tindakan mal administarsi?  Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan akibat hukum dari mal administrasi adalah dengan cara menegakkan aturan sebagaimana yang secara tegas telah dibuat. Sedangkan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan tentu menegakkan kode etik dan atau sumpah jabatan yang di ucapkan ketika pegawai tersebut akan memangku jabatan. Terhadap oknum pejabat publik yang terbukti bersalah melakukan tindakan mal administrasi dikenakan tindakan disiplin dan atau sanksi administrasi (hukuman disiplin), bahkan mungkin diajukan ke pengadilan yang berwenang, apabila tindakan mal administrasi tersebut mengandung aspek yuridis. Perguruan tinggi memegang peranan penting untuk memberikan keteladanan sekaligus menjadi moral force untuk mengakselerasikan kejahatan-kejahatan dalam dunia pendidikan. Kejahatan dalam dunia pendidikan dapat dikatakan sebagai biang segala kejahatan. Karena pada dasarnya pendidikan akan membentuk watak seseorang menuju arah lebih baik daripada sebelum ia berpendidikan. Sebagai kata penutup dari penulis, “Ketika kebijakan bersumber dari kepentingan pribadi,akan dibawa kemana lembaga itu?”. Wallahu A’lam Bishawab.

* Akademisi dan Pengamat Birokrasi              

LAINNYA

KOMENTAR DISQUS :

TABEL LIGA

Top